Highlights
- Anggota Dewan Eksekutif ECB Piero Cipollone mengatakan euro digital, direncanakan meluncur pada 2029, akan secara struktural tidak mampu menghubungkan individu dengan transaksi tertentu.
- Pembayaran euro digital offline hanya akan terlihat oleh pembayar dan penerima, mirip uang tunai, sementara pembayaran online hanya diidentifikasi bank untuk keperluan anti pencucian uang.
- Kelompok hak digital Austria Epicenter.works membalas bahwa perlindungan privasi ini bergantung pada komitmen institusional, bukan penegakan teknis.
- Cipollone menegaskan kembali bahwa euro digital dimaksudkan untuk melengkapi, bukan menggantikan, uang tunai fisik.
Anggota Dewan Eksekutif Bank Sentral Eropa (ECB) Piero Cipollone membela desain privasi euro digital yang direncanakan, dengan berargumen bahwa sistem ini akan menawarkan jaminan privasi yang lebih kuat dibanding transfer bank yang ada saat ini setelah diluncurkan pada 2029, menurut PANews, yang mengutip laporan atas pernyataannya. Cipollone mengatakan Eurosystem sendiri secara struktural tidak akan mampu mengidentifikasi siapa yang mengirim atau menerima pembayaran euro digital, klaim yang secara langsung menyasar kritik privasi yang selama ini membayangi proposal mata uang digital bank sentral (CBDC) secara global.
Bagaimana Model Privasi Ini Seharusnya Bekerja
Dalam desain yang dijelaskan Cipollone, pembayaran euro digital offline akan berfungsi seperti menyerahkan uang tunai fisik — hanya terlihat oleh pembayar dan penerima, tanpa catatan pusat yang bisa diakses Eurosystem. Pembayaran online akan bekerja berbeda: hanya bank komersial yang menangani transaksi tertentu yang bisa mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, dan itu pun hanya untuk keperluan kepatuhan anti pencucian uang, bukan bank sentral yang memegang buku besar induk soal siapa bertransaksi dengan siapa. Cipollone membingkai ini sebagai perbaikan berarti dari kondisi saat ini, karena transfer bank biasa hari ini sudah melewati sistem di mana berbagai perantara keuangan bisa melihat detail transaksi melampaui sekadar penyaringan AML.
Masyarakat Sipil Belum Sepenuhnya Yakin
Tidak semua pihak puas dengan kerangka teknis ini. Organisasi hak digital Austria Epicenter.works dan kelompok masyarakat sipil lain berargumen bahwa perlindungan privasi euro digital lebih bergantung pada komitmen institusional dan hukum ketimbang penegakan teknis yang tertanam langsung dalam sistem itu sendiri. Kekhawatiran mereka adalah bahwa legislasi yang melindungi privasi terkait euro digital bisa dilemahkan selama implementasi atau ditafsirkan ulang lewat putusan yudisial di masa depan, membuat jaminan privasi sesungguhnya lebih rapuh dari yang tergambar dalam deskripsi teknis saat ini. Ketegangan itu — antara apa yang secara teknis mampu dilakukan sebuah sistem dan apa yang benar-benar ditegakkan oleh pengaman hukum dan institusional dari waktu ke waktu — adalah garis patahan berulang dalam perdebatan CBDC global yang lebih luas, bukan sesuatu yang unik bagi proyek zona euro ini.
Baca juga: Departemen Keuangan AS Bentuk Satgas Kesiapan Kuantum, Aset Digital Masuk
Mengapa Perdebatan Ini Penting di Luar Eropa
Euro digital adalah salah satu proyek CBDC yang paling banyak diperhatikan secara global, dan bagaimana ECB menyelesaikan persoalan privasi ini kemungkinan akan memengaruhi pilihan desain bank sentral lain yang sedang mempertimbangkan program mata uang digital mereka sendiri. Cipollone juga menegaskan kembali bahwa euro digital dimaksudkan untuk berdampingan dengan uang tunai fisik, bukan menggantikannya — poin yang secara konsisten diulang ECB untuk melawan narasi bahwa peluncuran CBDC adalah langkah awal menuju penghapusan uang tunai sepenuhnya. Dengan target peluncuran 2029 yang masih beberapa tahun lagi, arsitektur teknis dan legislasi yang mengaturnya masih tunduk pada negosiasi lebih lanjut di dalam UE. Milestone konkret berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kerja legislatif Parlemen Eropa yang sedang berlangsung soal regulasi euro digital, yang akan menentukan seberapa besar bingkai privasi Cipollone benar-benar tertuang dalam hukum yang mengikat, bukan sekadar aspirasi kebijakan.
