Poin Utama
- Anggota DPR Tom Emmer mengatakan kepada Fox Business bahwa Senat "harus segera merampungkan" Digital Asset Market Clarity Act.
- Hampir 100 anggota DPR dari Partai Demokrat mendukung RUU ini sekitar setahun lalu, namun RUU tersebut masih mandek di Senat.
- Senat menunda pemungutan suara di sidang paripurna sebelum reses Agustus karena perselisihan soal etika, kewenangan penegak hukum, dan aturan yield stablecoin.
- Pemungutan suara prosedural kini dijadwalkan pada 15 September 2026, memberi anggota parlemen hanya tiga pekan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang tersisa.
- Dorongan ini bersamaan dengan rekor pengeluaran politik industri kripto yang ditujukan untuk mengamankan kerangka struktur pasar.
House Majority Whip Tom Emmer meningkatkan tekanan publik terhadap Senat agar segera memajukan prioritas legislatif utama industri kripto. Emmer mengatakan kepada Fox Business bahwa Digital Asset Market Clarity Act "harus segera dirampungkan," seraya mencatat bahwa hampir 100 anggota DPR dari Partai Demokrat sudah mendukung RUU ini sekitar setahun lalu, namun RUU tersebut masih saja mandek di Senat. Pernyataannya membingkai lambannya kemajuan RUU ini sebagai kegagalan kemauan politik lintas partai, bukan kebuntuan partisan semata—argumen yang ditujukan langsung kepada pimpinan Senat seiring kembalinya para anggota dari masa reses.
CLARITY Act akan membentuk kerangka kerja federal komprehensif pertama untuk mengatur aset digital, membagi pengawasan antara SEC dan CFTC, sekaligus memberi industri kepastian hukum yang telah dilobi sejak keruntuhan FTX menempatkan struktur pasar sebagai inti perdebatan kripto di Washington.
Mengapa Senat Mandek
Meski Partai Republik di Senat telah merilis versi terbaru naskah RUU pada 22 Juli 2026, sidang paripurna tetap ditunda menjelang reses Agustus. Menurut laporan CoinDesk, kebuntuan ini berpusat pada perselisihan yang belum terselesaikan seputar ketentuan etika pemerintah, kewenangan penegak hukum, serta bagaimana yield dan reward stablecoin seharusnya diperlakukan dalam kerangka baru ini—perbedaan pendapat yang justru memotong lintas garis partai, bukan mengikuti pembagian partai secara rapi. Anggota Komite Perbankan Senat juga mengajukan keberatan terkait kekhawatiran regulasi perbankan, menambah satu lapisan lagi dalam negosiasi ini.
Baca juga: Polisi Shanghai Bongkar Jaringan Bank Gelap Kripto Senilai $2,8 Miliar
Jendela Waktu Tiga Pekan di September
Senat telah menjadwalkan pemungutan suara prosedural motion-to-proceed pada 15 September 2026, dengan para anggota parlemen kembali ke Washington pada 14 September. Itu memberi para perunding waktu tak lebih dari tiga pekan untuk menyelesaikan isu-isu yang tersisa sebelum pemungutan suara berlangsung—tenggat yang ketat mengingat sudah berapa lama perselisihan soal etika dan yield stablecoin ini berlarut-larut. Dorongan publik dari Emmer sebaiknya dibaca sebagai upaya menjaga tekanan terhadap pimpinan Senat sepanjang masa reses, bukan sebagai sinyal bahwa terobosan sudah terjadi.
Uang di Balik Dorongan Ini
Pernyataan Emmer ini muncul berbarengan dengan laporan terpisah yang menunjukkan kripto kini menjadi industri penyumbang dana korporasi terbesar menjelang midterm 2026, bagian dari rekor pengeluaran politik korporasi senilai $646 juta. Pengeluaran tersebut dan tekanan publik Emmer sama-sama mengarah ke satu arah: sebuah industri yang memperlakukan pemungutan suara prosedural 15 September sebagai ujian legislatif paling menentukan tahun ini, dengan penggalangan dana rekor yang dimaksudkan untuk memastikan RUU ini tidak kembali mandek untuk kedua kalinya.
