eSafety Commissioner Australia resmi mengajukan gugatan perdata terhadap Telegram di Pengadilan Federal, menuduh platform pesan tersebut melanggar Online Safety Act negara itu karena gagal menghapus materi yang berkaitan dengan terorisme meski sudah diberi tahu soal keberadaannya. Gugatan yang didaftarkan pada 30 Juli 2026 ini menjadi salah satu langkah regulasi paling signifikan terhadap Telegram di kawasan Asia-Pasifik hingga saat ini.
Menurut regulator, sejumlah konten yang telah dilaporkan tetap tampil di Telegram selama hingga tiga minggu setelah ditandai. Keluhan tersebut juga menuding perusahaan gagal mencegah pelanggaran berulang karena tidak menghapus akun, kanal, dan grup yang bertanggung jawab menyebarkan materi pro-terorisme, serta tidak mendeteksi secara memadai konten ekstremis yang sudah beredar di tempat lain di internet.
Konten Spesifik yang Disebut dalam Gugatan
Di antara materi yang disebutkan dalam berkas gugatan eSafety Commissioner adalah cuplikan video dari penembakan masjid Christchurch pada 2019 dan penembakan massal Buffalo pada 2022 — dua insiden yang sebelumnya memicu kewajiban penghapusan konten di berbagai platform di banyak yurisdiksi. Berdasarkan aturan keselamatan daring Australia, pelanggaran semacam ini bisa dikenai denda hingga 54,6 juta dolar Australia, atau sekitar $35,8 juta dolar AS.
Tanggapan Telegram
Telegram belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi proses hukum di Australia, dan perusahaan tidak merespons permintaan komentar. Akun X resminya justru mengunggah video berjudul “kebebasan berekspresi”, tanpa menyinggung langsung kasus ini.
Bagian dari Tekanan Hukum yang Lebih Luas
Kasus di Australia ini menambah panjang daftar masalah hukum yang membelit Telegram dan pendirinya, Pavel Durov. Badan intelijen Rusia, FSB, secara terpisah telah mendakwa Durov karena diduga memfasilitasi aktivitas terorisme dan berupaya memasukkannya ke daftar buron internasional. Di Prancis, jaksa mendakwa Durov atas keterlibatan dalam penyebaran konten ilegal melalui Telegram setelah penangkapannya pada Agustus 2024. Durov berulang kali secara terbuka menolak apa yang ia sebut sebagai campur tangan berlebihan pemerintah terhadap privasi daring.
Proses hukum di Australia kini akan berlanjut di Pengadilan Federal, di mana regulator harus membuktikan klaim mereka bahwa praktik moderasi Telegram tidak memenuhi persyaratan hukum berdasarkan Online Safety Act.
