Baru sehari setelah RUU CLARITY gagal melewati voting prosedural di Senat, dua RUU kripto yang berbeda justru maju di DPR — bukti bahwa dorongan lebih luas untuk aturan aset digital federal terpecah menjadi pertarungan yang lebih kecil dan lebih mudah dimenangkan, bukan mandek sama sekali.
Komite DPR Bergerak Lebih Dulu
Komite Jasa Keuangan DPR memberi suara 28-21 untuk memajukan H.R. 8957, American Reserve Modernization Act, RUU yang diajukan Anggota DPR Republik Nick Begich dengan Anggota DPR Demokrat Jared Golden sebagai satu-satunya co-sponsor dari Demokrat. RUU ini akan menetapkan status hukum "cadangan bitcoin strategis" federal, mewajibkan bitcoin apa pun yang dipegang pemerintah dikustodi oleh Departemen Keuangan dan disimpan minimal 20 tahun. Bitcoin yang diperoleh pemerintah lewat penyitaan akan langsung mengalir ke cadangan itu, sementara hasil penjualan aset sitaan lain bisa dialihkan untuk membeli lebih banyak bitcoin atau membayar utang nasional. RUU ini kini menuju DPR penuh, meski belum ada jadwal voting di lantai sidang.
Pada hari yang sama, Komite Ways and Means DPR memberi suara 38-5 untuk memajukan H.R. 10357, Digital Asset Tax Certainty Act, yang oleh komite itu sendiri disebut sebagai kerangka pajak federal bipartisan pertama yang dibangun khusus untuk aset digital. RUU ini akan mengecualikan transaksi kecil dari pelaporan pajak ketika biaya jaringan atau transaksi $10 atau kurang, meski ketentuan itu baru berlaku Desember 2027. Di luar ambang de minimis itu, RUU ini menetapkan aturan soal bagaimana pendapatan kripto diakui, bagaimana transfer diperlakukan, aturan wash-sale untuk token yang aktif diperdagangkan, serta perlakuan pajak baru untuk mining, staking, dan kepemilikan stablecoin. Kedua RUU lolos dengan dukungan bipartisan, tapi voting di Komite Jasa Keuangan lebih dekat ke garis partai dibanding voting komite pajak yang nyaris bulat, sinyal awal soal pertarungan mana yang akan lebih sulit dimenangkan di lantai sidang.
Demokrat Senat Sinyalkan Belum Selesai
Pergerakan di DPR ini muncul saat tujuh Senator Demokrat — termasuk Kirsten Gillibrand, Mark Warner, dan Ruben Gallego — merilis pernyataan bersama berjanji terus bekerja untuk meloloskan RUU CLARITY, RUU market-structure yang gagal mencapai 60 suara yang dibutuhkan untuk membuka debat di Senat. "Pekan ini adalah kemunduran, tapi bukan akhir dari pekerjaan penting itu," kata para senator, menambahkan mereka tetap berkomitmen pada jalur bipartisan menuju pengesahan "sebelum akhir tahun." Tiga orang yang mengetahui diskusi ini mengatakan kepada wartawan bahwa pernyataan itu dimaksudkan untuk menguji apakah kedua partai bersedia kembali ke meja perundingan sama sekali, bukan mengumumkan terobosan sungguhan dalam perselisihan yang mendasarinya.
Baca juga: Demokrat Kirim Proposal Tandingan CLARITY Act Jelang Voting Cloture
Perselisihan itu belum hilang. Republikan mendorong versi CLARITY yang memberi CFTC pengawasan utama atas sebagian besar pasar spot aset digital, sementara Demokrat mengangkat kekhawatiran soal pengecualian untuk decentralized exchange dan soal bagaimana RUU akan memperlakukan firma yang punya keterkaitan dengan kepemilikan kripto keluarga Trump sendiri — tensi yang sudah terlihat dalam proposal tandingan yang dikirim Demokrat hanya beberapa jam sebelum voting cloture yang gagal. Tak satu pun dari friksi itu menyentuh dua RUU yang maju hari Rabu, yang kemungkinan besar jadi alasan kenapa keduanya bisa melaju jauh lebih mulus: cadangan bitcoin strategis dan kerangka pajak untuk transaksi kripto sehari-hari tidak membawa taruhan market-structure yang sama yang membuat CLARITY jadi pertarungan sengit.
Meski begitu, kedua RUU DPR ini masih punya jalan panjang sebelum jadi undang-undang. Tak satu pun sudah punya jadwal voting di lantai sidang, dan dengan sisa hari legislatif yang terbatas di sesi Kongres kali ini, staf dari kedua partai mengingatkan bahwa kemajuan lebih jauh pada ketiga RUU ini — cadangan bitcoin, RUU pajak, atau RUU CLARITY yang dihidupkan kembali — jauh dari terjamin sebelum tahun berakhir.
