Highlights

  • Dewan Penasihat Syariah Malaysia telah menyetujui bitcoin, ethereum, ripple, dan stellar sebagai sesuai syariah sejak 2020
  • Sepuluh operator aset digital teregulasi — exchange, custodian, dan platform IEO — aktif per pertengahan 2026
  • Exchange teregulasi Malaysia tumbuh 23% year-on-year di 2025 menjadi sekitar $4 miliar nilai trading
  • Angka itu masih cuma 2,5% dari volume trading pasar saham domestik
  • UAE jauh melampaui aktivitas Malaysia, dengan nyaris $680 miliar volume transaksi aset virtual di 2025

Fitch Ratings menyoroti Malaysia sebagai salah satu pasar keuangan syariah yang lebih terbuka terhadap cryptocurrency, menunjuk rekam jejak regulasi yang terbentang lebih jauh ke belakang dibanding kebanyakan negara sejenis di kawasan. Menurut analisis Fitch, Securities Commission Malaysia dan Dewan Penasihat Syariahnya mulai menyetujui aset digital tertentu sebagai sesuai syariah sejak 2020, daftar yang kini bertambah mencakup bitcoin, ethereum, ripple, dan stellar per pertengahan 2026. Hingga akhir semester pertama tahun ini, sepuluh operator aset digital teregulasi — mencakup exchange, custodian, dan platform initial exchange offering — aktif di bawah kerangka tersebut.

Angka pertumbuhan itu mendukung head start regulasi ini, meski hanya dalam ukuran relatif. Exchange aset digital teregulasi Malaysia tumbuh 23% year-on-year di 2025, mencapai sekitar $4 miliar. Tapi framing Fitch sendiri justru meredam optimisme berlebihan terhadap angka itu: jumlahnya cuma 2,5% dari volume trading pasar saham domestik, menegaskan betapa jauh lebih kecilnya trading kripto dibanding pasar modal konvensional Malaysia, bahkan setelah lima tahun ada panduan syariah yang jelas.

Kesenjangan itu terlihat lebih tajam lagi jika dibandingkan dengan pemain terbesar di kawasan. UAE mencatat nyaris $680 miliar volume transaksi aset virtual di 2025 — lebih dari 170 kali volume exchange Malaysia — mengokohkan posisinya sebagai hub dominan aktivitas kripto di pasar keuangan syariah, terlepas dari soal kejelasan regulasi. Bahrain mengambil pendekatan yang lebih sempit namun tetap aktif, memberi lisensi ke sembilan penyedia layanan hingga September 2026, termasuk penerbit stablecoin pertamanya pada Juni. Qatar, sebaliknya, lebih fokus ke infrastruktur aset digital ketimbang trading kripto itu sendiri, sementara Arab Saudi bahkan belum mengesahkan undang-undang cryptocurrency khusus sama sekali.

Baca juga: Legislator Hong Kong Dorong SFC Bentuk Departemen Aset Digital Mandiri pada 2032

Yang menyatukan pendekatan-pendekatan yang berbeda ini, menurut Fitch, adalah absennya standar yang menyatukan. Lembaga pemeringkat itu menunjuk minimnya panduan formal dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) sebagai kendala struktural yang membatasi harmonisasi antar jurisdiksi — ulama dan regulator nasional yang berbeda-beda sampai pada kesimpulan masing-masing soal aktivitas kripto mana yang memenuhi prinsip syariah, tanpa satu standar rujukan yang menyatukan mereka. Fragmentasi itu mencerminkan pola yang sudah terlihat di bagian lain keuangan syariah jauh sebelum kripto ada, tapi bobotnya jadi lebih berat di sini mengingat betapa langsungnya putusan kepatuhan agama menentukan akses pasar di jurisdiksi-jurisdiksi ini.

Perbandingan ini juga muncul di tengah regulator Asia lain yang bergerak dengan langkah masing-masing. Legislator Hong Kong secara terpisah mendorong SFC membentuk departemen aset digital khusus pada 2032, sementara India mengambil sikap yang lebih berorientasi penegakan hukum, baru-baru ini menandai 15 exchange kripto luar negeri karena melanggar aturan anti pencucian uang. Singapura, di sisi lain, lebih condong ke pembatasan produk yang lebih ketat ketimbang perluasan akses — Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah mengusulkan aturan stablecoin yang bakal melarang pembayaran bunga sepenuhnya. Dengan latar itu, kombinasi kerangka kepatuhan syariah yang eksplisit dan pertumbuhan trading yang stabil meski moderat milik Malaysia menonjol bukan karena ukurannya, tapi karena berapa lama regulator sudah punya waktu untuk menyempurnakannya.

Apakah head start itu akan berubah jadi pertumbuhan yang lebih cepat seiring modal keuangan syariah institusional dan lintas batas mencari venue kripto yang compliant masih jadi pertanyaan terbuka — yang akan bergantung sama besarnya pada AAOIFI mengisi kekosongan standarnya maupun pada aturan domestik masing-masing negara.