Presiden Trump sedang mencari kemenangan kebijakan yang bisa ia tunjukkan sebelum pemilu paruh waktu, dan salah satu opsi yang dilaporkan sedang dipertimbangkan adalah mengindeksasi pajak capital gains terhadap inflasi, menurut laporan Bloomberg. Gagasan ini akan menaikkan cost basis suatu aset untuk memperhitungkan inflasi kumulatif selama periode kepemilikan, sehingga pajak hanya dikenakan pada keuntungan riil yang sudah disesuaikan inflasi, bukan pada keuntungan nominal penuh. Ada pula proposal terpisah yang sedang dibahas untuk membuat pengecualian pajak baru bagi penjualan rumah tertentu.
Contoh konkretnya begini: seorang investor yang membeli saham seharga $100.000 lalu menjualnya dengan keuntungan nominal tertentu, di bawah skema indeksasi ini hanya akan dikenakan pajak atas bagian keuntungan yang melampaui laju inflasi selama periode kepemilikan — yang berpotensi memangkas jumlah pajak secara signifikan untuk aset yang dipegang dalam jangka panjang di periode inflasi tinggi.
Jalur yang Tak Butuh Kongres
Yang membedakan proposal ini dari tawaran pemotongan pajak pada umumnya adalah mekanismenya. Indeksasi capital gains punya rekam jejak pernah ditempuh lewat regulasi Departemen Keuangan AS, bukan lewat undang-undang baru — pemerintahan pertama Trump pun pernah menjajaki jalur sepihak yang sama. Para pakar hukum yang dikutip dalam laporan Bloomberg menyebut jalur ini kemungkinan besar akan menghadapi gugatan hukum, sebab ketahanan hukum dari indeksasi capital gains tanpa persetujuan Kongres belum pernah benar-benar diuji.
Baca juga: CEO Strategy Sebut Perusahaan Akan Kembali Beli Bitcoin Tahun Ini
Berbenturan dengan Defisit yang Terus Membengkak
Dari sisi fiskal, momen ini terbilang canggung secara politik. Congressional Budget Office mencatat defisit federal AS mencapai sekitar $1,8 triliun hanya dalam sepuluh bulan pertama 2026, dan para anggota legislatif pun memberikan tanggapan yang beragam terhadap prospek pemotongan pajak lebih lanjut mengingat kondisi tersebut. Bagi pasar, indeksasi capital gains akan jadi angin segar langsung bagi pemegang aset jangka panjang yang nilainya sudah naik — termasuk investor kripto yang menahan posisi mereka melewati beberapa tahun inflasi tinggi — meski ketidakpastian hukum seputar implementasi lewat jalur Departemen Keuangan saja berarti manfaatnya kemungkinan akan datang diselimuti risiko litigasi, bukan kepastian hukum yang mapan. Ini jenis angin segar yang akan muncul di tengah pasar aset berisiko jangka panjang yang sudah cukup panas, latar belakang yang sama yang membuat orang dalam seperti CTO Palantir tetap mencairkan saham meski harganya terus naik.
