Kepala riset Grayscale, Zach Pandl, mengatakan kepada klien pekan ini bahwa CLARITY Act — RUU struktur pasar kripto yang didukung dua partai dan menjadi prioritas legislatif utama industri aset digital — kemungkinan besar tidak akan disahkan menjadi undang-undang pada 2026. Dalam laporan 8 Agustus, Pandl berargumen bahwa meski kesepakatan di Senat secara teoretis masih mungkin terjadi, jadwal Senat yang padat serta tarikan politik tahun pemilu membuat pengesahan tahun ini semakin sulit.
Pernyataan ini muncul tepat ketika RUU tersebut baru saja mencatat kemajuan prosedural terjauhnya: Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengajukan mosi cloture untuk CLARITY Act akhir pekan lalu, membuka jalan bagi voting prosedural pada 15 September setelah para anggota legislatif kembali dari reses Agustus. Tekanan waktu inilah yang menjadi inti keraguan Pandl — pertarungan di lantai Senat pada September hanya menyisakan sedikit ruang sebelum politik tahun tengah masa jabatan membuat RUU kontroversial apa pun makin sulit digolkan.
Mengapa Pandl Tak Melihat Kripto Bakal Mandek Tanpa RUU Ini
Meski nada laporannya pesimistis soal jadwal, Pandl menepis anggapan bahwa momentum kripto bergantung sepenuhnya pada RUU ini. Ia berargumen pertumbuhan blockchain-blockchain besar, permintaan yang terus berlanjut terhadap Bitcoin sebagai penyimpan nilai, serta ekspansi pasar pembayaran stablecoin akan tetap berjalan terlepas dari apakah Kongres bertindak tahun ini atau tidak — memposisikan CLARITY Act sebagai katalis yang menguntungkan, bukan prasyarat mutlak bagi kemajuan industri.
Baca juga: Thune Ajukan Cloture untuk CLARITY Act, Voting Senat Digelar 15 September
Pandangan ini sejalan dengan analisis skenario terpisah dari Grayscale soal arah harga Bitcoin, yang menempatkan pengesahan CLARITY Act sebagai salah satu dari beberapa kondisi — bersama kebijakan suku bunga The Fed dan langkah neraca dari perusahaan treasury Bitcoin seperti Strategy — yang perlu selaras agar Bitcoin dianggap mendekati titik terendah siklusnya. Dalam skenario terburuk versi Grayscale, kegagalan mengesahkan RUU ini tahun ini, dikombinasikan dengan deleveraging lanjutan di kalangan perusahaan treasury aset digital serta The Fed yang terpaksa kembali menaikkan suku bunga akibat inflasi yang membandel, bisa menekan Bitcoin lebih rendah lagi.
Risiko Kekosongan Regulasi
Meski begitu, laporan Pandl tidak sepenuhnya mengabaikan taruhannya. Ia memperingatkan bahwa tanpa CLARITY Act, pasar aset digital AS akan terus menghadapi kekosongan regulasi yang bisa menghambat investasi baru dan pembentukan modal, sekaligus menaikkan risiko perusahaan kripto memilih membangun dan melakukan listing di luar AS. Ketegangan ini — optimisme jangka pendek yang genuine terhadap tren pertumbuhan mendasar kripto, dibarengi peringatan soal biaya dari ketidakpastian regulasi yang berlarut-larut — kemungkinan akan terus mewarnai cara industri melobi Senat menjelang voting yang dijadwalkan ulang pada 15 September.
