Upaya industri kripto mendorong lahirnya undang-undang struktur pasar federal akhirnya melewati satu rintangan prosedural akhir pekan lalu. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengajukan cloture atas mosi untuk membawa Digital Asset Market Clarity Act ke sidang paripurna, sehingga voting dijadwalkan pada Selasa, 15 September, sehari setelah Senat kembali dari reses Agustus.
CLARITY Act akan menentukan aset digital mana yang tunduk pada hukum sekuritas dan mana yang masuk kategori komoditas, sekaligus membagi pengawasan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Cloture sendiri belum berarti RUU ini disahkan — statusnya hanya menentukan apakah Senat akan membuka perdebatan atasnya. Namun untuk mencapai tahap itu saja dibutuhkan 60 suara, sehingga Thune tetap membutuhkan dukungan berarti dari kubu Demokrat agar RUU ini benar-benar bisa bergerak.
Dua Ganjalan yang Belum Tuntas
Penolakan dari kubu Demokrat terpusat pada beberapa isu spesifik. Ketentuan etika menjadi yang paling sensitif secara politik: sejumlah usul yang tengah dibahas akan melarang pejabat pemerintah beserta keluarganya menerbitkan atau meraup untung dari aset digital selama menjabat, sebuah bahasa yang secara luas dibaca sebagai respons atas kekhawatiran Demokrat terhadap kepemilikan kripto pribadi Presiden Donald Trump, dan berpotensi memaksa divestasi dari sejumlah bisnis kripto tertentu. Di sisi lain, aturan soal reward stablecoin masih menjadi ganjalan terpisah yang belum juga menemukan titik temu.
Baca juga: Senate Sets September 15 Vote on Crypto Market Structure Bill
Baca juga: Bank Sentral Brasil Wajibkan Bursa Kripto Tunda Transfer Besar ke Luar Negeri
Peluang Lolos Masih Tipis
Pasar sendiri tidak memperlakukan pengajuan cloture ini sebagai jaminan RUU akan lolos. Data pasar prediksi di Polymarket menempatkan peluang CLARITY Act disahkan tahun ini hanya sekitar 15%, bahkan setelah cloture diajukan — mencerminkan betapa jauhnya jarak kedua partai soal ketentuan etika dan bahasa terkait pencegahan pendanaan ilegal, meski momentum prosedural sempat menguat. Republik membutuhkan sekitar tujuh suara Demokrat untuk melewati ambang 60 suara, dan seorang staf senior Demokrat di Senat menyebut fokus partainya tetap tertuju pada etika, pendanaan ilegal, serta bagaimana teks dari Komite Pertanian Senat akan diintegrasikan ke draf final.
Kenapa Industri Mengawasi Ketat
CEO Coinbase Brian Armstrong menjadi salah satu pendukung industri paling vokal untuk RUU ini, dan menyebutnya sebagai kunci untuk membuka investasi institusional AS yang selama ini tertahan akibat ketidakjelasan regulasi soal lembaga mana yang sebenarnya berwenang atas token tertentu. Dengan tanggal voting yang kini sudah pasti di kalender, enam pekan ke depan hingga 15 September kemungkinan besar akan diwarnai lobi yang semakin intensif dari kedua kubu, seiring negosiator berusaha menutup celah yang tersisa sebelum jam prosedural habis.
