Pengacara sekaligus komentator pro-XRP, Bill Morgan, berargumen bahwa XRP sudah memenuhi kriteria komoditas digital yang ditetapkan dalam RUU CLARITY, rancangan undang-undang struktur pasar yang tengah dibahas di Senat AS. Menurut laporan dari U.Today, Morgan menunjuk sejumlah ketentuan dalam RUU tersebut yang menurutnya berlaku menguntungkan bagi XRP, terlepas dari berapa besar porsi suplai token itu yang masih dikuasai Ripple.
RUU CLARITY menetapkan apa yang dikenal sebagai kerangka kematangan (maturity framework) untuk menentukan apakah sebuah token memenuhi syarat sebagai komoditas digital, yang menempatkannya di bawah pengawasan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), bukan rezim sekuritas yang lebih ketat yang ditegakkan SEC. Untuk memenuhi syarat, tidak boleh ada penerbit atau pihak terafiliasi yang secara manfaat memiliki 20% atau lebih dari aset tersebut, di antara sejumlah standar tata kelola lainnya.
Hitungan yang terus disorot para kritikus Ripple
Para skeptis soal status regulasi XRP biasanya menunjuk pada kepemilikan Ripple yang sangat besar: perusahaan secara langsung menguasai sekitar 4,74 miliar XRP di dompet operasional, ditambah lebih dari 32 miliar XRP lagi yang terkunci dalam escrow. Digabungkan, porsi ini jauh di atas ambang batas kepemilikan 20% yang ditetapkan RUU tersebut, setidaknya di atas kertas. Argumen balasan Morgan bersandar pada ketentuan terpisah soal sistem yang sudah ada sebelumnya (pre-existing system) dalam RUU tersebut, yang memungkinkan sebuah token memenuhi syarat jika lebih dari separuh total suplainya sudah didistribusikan di luar penerbit dan pihak-pihak terkait — ambang batas yang menurutnya sudah dilewati XRP, mengingat begitu besar porsi dari total suplai 100 miliar tokennya yang sudah diperdagangkan di tangan publik.
Voting sudah masuk kalender, tapi bukan untuk substansi RUU
Argumen Morgan ini muncul di tengah kebuntuan RUU itu sendiri. Senat menunda pembahasan di sidang paripurna sebelum reses Agustus dan kini telah menjadwalkan voting cloture prosedural pada 15 September — voting soal apakah perdebatan bisa dilanjutkan sama sekali, bukan soal substansi RUU CLARITY itu sendiri. Galaxy Research dilaporkan telah memangkas peluang RUU ini disahkan menjadi undang-undang pada 2026 menjadi sekitar 30%, turun dari 50% di awal musim panas, dengan alasan kalender legislatif yang kian menyempit dan perselisihan yang terus berlanjut soal ketentuan etika dan pendanaan ilegal.
Baca juga: Trader Kalshi Taruhkan XRP Uji Ulang Level $1 saat Minat ETF Menyusut
Linimasa ini penting khusus bagi XRP, karena status regulasi token tersebut sudah lama menjadi beban yang menggantungi harganya, bahkan setelah litigasi panjang Ripple melawan SEC berakhir. RUU yang secara formal mengklasifikasikan XRP sebagai komoditas akan menghilangkan sebagian besar ketidakjelasan yang selama ini membuat sejumlah pemegang institusional memilih menunggu di pinggir lapangan — tetapi hanya jika RUU ini berhasil melewati voting cloture September dan negosiasi yang akan menyusul setelahnya.
Pasar sudah memperhitungkan ketidakpastian ini
Trader tampaknya belum yakin kejelasan regulasi sudah di depan mata. Prediction market belakangan justru condong memperkirakan XRP akan kesulitan bertahan di level $1 hingga akhir Agustus, dan perkiraan harga untuk token ini tetap terbelah menjelang musim gugur — tanda bahwa pasar memperlakukan argumen hukum Morgan sebagai bahan diskusi, bukan hasil yang sudah pasti. Sampai Senat benar-benar bergerak mengesahkan RUU ini, klasifikasi XRP akan tetap menjadi soal interpretasi, bukan hukum yang mengikat. Dengan model-model peramalan terbaru yang masih berbeda pandangan soal ke mana arah token ini selanjutnya, ketidakjelasan hukum tersebut kemungkinan akan terus membebani sentimen pasar, ke arah mana pun harga bergerak.