Sebuah petisi publik yang meminta Majelis Nasional Korea Selatan menunda rencana pajak kripto negara itu selama dua tahun telah menembus ambang batas 50.000 tanda tangan yang diperlukan untuk memaksa peninjauan resmi di tingkat komite. Dukungan sebanyak itu terkumpul hanya dalam waktu sekitar dua hari, di tengah waktu yang kian menipis bagi rezim pajak yang sebelumnya sudah tiga kali ditunda.
Petisi yang diajukan lewat sistem petisi publik Majelis Nasional ini berargumen bahwa pajak tersebut sebaiknya tidak berlaku pada tanggal yang sudah dijadwalkan, yaitu 1 Januari 2027, melainkan ditunda ke 2029 — memberi waktu lebih bagi regulator dan bursa untuk membangun infrastruktur pelaporan dan penilaian (valuation) yang dibutuhkan pajak ini. Penulis petisi memperingatkan bahwa meluncurkan pajak sesuai jadwal berisiko mendorong volume trading berpindah ke bursa luar negeri yang di luar jangkauan otoritas pajak Korea, yang justru akan mengecilkan pasar domestik yang sebenarnya ingin dipungut pajaknya.
Berdasarkan aturan petisi di parlemen ini, setiap pengajuan yang mencapai 50.000 tanda tangan dalam 30 hari otomatis berhak mendapat peninjauan dari komite tetap yang relevan — dalam kasus ini hampir pasti Komite Kebijakan Nasional yang mengawasi kebijakan pajak. Mencapai ambang batas ini menjamin petisi mendapat sidang dengar pendapat, tapi tidak menjamin komite benar-benar menindaklanjutinya — petisi-petisi soal pajak kripto sebelumnya yang juga berhasil mengumpulkan banyak tanda tangan pernah mandek di tahap peninjauan.
Sesuai aturan yang berlaku saat ini, Korea Selatan akan mengenakan pajak atas keuntungan kripto tahunan di atas 2,5 juta won, sedikit di bawah $2.000, dengan tarif gabungan 22% yang terdiri dari pajak penghasilan nasional 20% dan surtax lokal 2%. Tarif dan struktur ini meniru perlakuan pajak yang sudah berlaku untuk keuntungan finansial lain di Korea — salah satu alasan mengapa pemerintah enggan memberi perpanjangan lagi untuk kripto: pejabat berargumen bahwa terus mengecualikan aset digital merusak konsistensi argumen untuk mengenakan pajak capital gain secara merata di semua kelas aset.
Baca juga: Jerman Rencanakan Pajak Capital Gain Kripto 25% Mulai 2028
Petisi ini menambah panjang rentetan kabar kripto khas Korea tahun ini, mulai dari BitGo menjadi firma asing pertama yang meraih lisensi VASP Korea hingga regulator memblokir Polymarket dengan alasan judi ilegal — tanda pasar yang di satu sisi terbuka untuk pemain berlisensi baru, tapi di sisi lain justru memperketat penegakan aturan. Penundaan pajak akan berlawanan dengan naluri memperketat itu, setidaknya untuk sementara, dan para advokat kripto di Korea memang kerap memanfaatkan inkonsistensi semacam ini dalam lobi-lobi sebelumnya, termasuk petisi lebih awal yang menuntut pencabutan pajak ini sepenuhnya dan juga berhasil menembus 50.000 tanda tangan.
Apa yang terjadi selanjutnya bergantung pada bagaimana Komite Kebijakan Nasional menjadwalkan peninjauannya, dan seberapa besar minat yang tersisa di kalangan legislator untuk memberi penundaan keempat. Partai berkuasa People Power Party sebelumnya sempat menyebut infrastruktur yang belum rampung — termasuk sistem pelaporan bursa dan standar penilaian untuk token yang kurang likuid — sebagai alasan menunda tanggal mulai pajak ini. Apakah argumen itu masih cukup kuat mengingat pemerintah sudah menyusun proyeksi pendapatan 2027 berdasarkan basis pajak ini menjadi pertanyaan terbuka yang kini harus dijawab komite. Friksi semacam ini bukan cuma terjadi di Korea — kelompok-kelompok kripto di Illinois juga tengah menggugat pajak aset digital di level negara bagian, bagian dari pola perlawanan industri yang lebih luas setiap kali sebuah yurisdiksi mencoba memformalkan cara aset digital dikenai pajak.
FAQ
Pajak apa yang ingin ditunda oleh petisi ini?
Rencana pajak Korea Selatan atas keuntungan kripto di atas 2,5 juta won ($1.800-$1.900), dengan tarif gabungan 22%, yang saat ini dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Mengapa pencapaian 50.000 tanda tangan itu penting?
Berdasarkan sistem petisi Majelis Nasional, setiap petisi yang mencapai 50.000 tanda tangan dalam 30 hari otomatis berhak mendapat peninjauan dari komite tetap terkait, meski komite tidak wajib menindaklanjutinya.
Apakah Korea Selatan pernah menunda pajak ini sebelumnya?
Ya, pajak ini sudah ditunda tiga kali sejak pertama kali disahkan, dengan penundaan terakhir menetapkan tanggal mulai Januari 2027 seperti sekarang.
