Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang komprehensif pertama negaranya yang mengatur mata uang digital, menetapkan aturan bagi bursa kripto, depositori digital, dan pelaku pasar lainnya yang akan mulai berlaku pada 1 September. UU Mata Uang Digital dan Hak Digital ini menciptakan kerangka perizinan dan klasifikasi formal yang sebelumnya tidak ada, sekaligus untuk pertama kalinya dalam kebijakan kripto Rusia membedakan antara investor yang memenuhi syarat (qualified) dan investor ritel.
Dalam kerangka baru ini, investor ritel hanya diizinkan memperdagangkan kripto-kripto paling likuid dan dibatasi hingga 300.000 rubel — sekitar $3.700 — per tahun untuk pembelian. Investor qualified, yang umumnya harus memenuhi ambang batas kekayaan atau pengalaman profesional tertentu, tidak menghadapi pembatasan semacam itu. UU ini juga secara formal mendefinisikan syarat-syarat pembelian aset digital, menutup celah yang selama ini membuat sebagian besar aktivitas kripto Rusia beroperasi di zona abu-abu hukum.
Berdagang legal, tapi berbelanja masih tidak
Meski kerangka perdagangan baru sudah ada, UU ini tetap mempertahankan salah satu pembatasan kripto Rusia yang paling lama bertahan: mata uang digital dan hak digital tetap dilarang digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar sah di dalam negeri. Perbedaan ini penting — Moskow tengah memformalkan kripto sebagai kelas aset yang bisa diinvestasikan dan diawasi secara terpusat, bukan membuka pintu bagi kripto untuk beredar sebagai uang sehari-hari, pendekatan yang juga diadopsi sejumlah yurisdiksi lain demi menjaring pendapatan pajak dan pengawasan tanpa melepas kendali moneter.
Pengawasan bank sentral jadi konsekuensi yang tak terhindarkan
UU ini menempatkan bursa, depositori, dan pelaku pasar lainnya di bawah pengawasan bank sentral, memberi otoritas Rusia mekanisme formal untuk melisensi dan memantau bisnis kripto yang sebelumnya beroperasi dengan kejelasan regulasi yang minim. Bagi ekonomi yang telah bertahun-tahun menghadapi sanksi Barat, pasar kripto domestik yang legal namun diawasi ketat juga memberi Moskow kerangka yang lebih jelas untuk jenis aktivitas aset digital terkait negara — termasuk minat yang dilaporkan terhadap kripto untuk penyelesaian transaksi lintas batas — yang selama ini didorong oleh tekanan sanksi.
Baca juga: Senat AS Jadwalkan Voting Cloture RUU CLARITY Kripto pada 15 September
Bagian dari pola global yang lebih luas
Langkah Rusia ini muncul di tengah perlombaan regulator di seluruh dunia untuk menyusun aturan aset digital secara formal. Di Amerika Serikat, para pembuat undang-undang masih bernegosiasi soal kerangka struktur pasar dalam RUU CLARITY, dengan voting prosedural yang baru dijadwalkan pertengahan September, sementara rezim MiCA milik Uni Eropa sudah berlaku lebih dari setahun. Pendekatan Rusia — perdagangan legal yang diawasi ketat dengan lisensi, namun tetap melarang penggunaan untuk pembayaran — menempatkannya lebih dekat ke model kontrol ketat dibanding kerangka yang lebih longgar yang diwacanakan sejumlah regulator Barat, mencerminkan insting Moskow yang lebih luas untuk membawa aktivitas kripto ke dalam pengawasan negara alih-alih membiarkannya tak diatur.
