Ketua Mayoritas Senat John Thune (R-S.D.) mengajukan cloture atas mosi untuk melanjutkan pembahasan Digital Asset Market Clarity Act pada pukul 4:52 pagi waktu setempat (ET) hari Sabtu, 7 Agustus, dalam sesi semalam suntuk, menurut The Block. Pengajuan ini membuka jalan bagi voting cloture pada Selasa, 15 September pukul 2:15 siang ET, tak lama setelah Senat kembali dari masa reses pada 14 September.

Voting ini menghadapi tantangan matematis yang nyata. Cloture membutuhkan 60 suara untuk lolos, sementara Partai Republik hanya menguasai 53 kursi Senat — artinya setidaknya tujuh anggota Demokrat atau independen harus menyeberang meski seluruh anggota Republik memberikan suara mendukung.

a close up of a typewriter with a paper on it
Photo by Markus Winkler on Unsplash

Siapa yang Mengawal Kompromi Ini

Senator Ruben Gallego (D-Ariz.) dan Thom Tillis (R-N.C.) tampil sebagai co-sponsor kompromi etika yang menjadi inti jalannya RUU ini ke depan, sementara Senator Josh Hawley (R-Mo.) memberi sinyal penolakan hingga ada perubahan pada ketentuan soal pelarian simpanan (deposit-flight) dalam RUU tersebut. Thune membingkai pengajuan ini sebagai sinyal niat untuk bergerak cepat begitu para senator kembali bertugas: "Kami akan langsung menyiapkan itu begitu kami kembali." CEO Crypto Council for Innovation Ji Hun Kim menyambut baik langkah prosedural ini, menyebutnya "langkah krusial ke depan."

Tiga Ganjalan yang Belum Terselesaikan

Meski voting sudah dijadwalkan, teks RUU ini sendiri belum final. Tiga perselisihan masih terbuka: cakupan klausul etika, ketentuan soal pencucian uang dan pendanaan ilegal, serta bagaimana mengintegrasikan bahasa dari Komite Pertanian Senat, yang turut memiliki yurisdiksi atas sebagian isi RUU. Salah satu dari ketiganya masih berpotensi menunda atau mengubah bentuk RUU ini sebelum voting September nanti.

Baca juga: Pengacara: XRP Sudah Penuhi Syarat Komoditas dalam RUU CLARITY

Kenapa Pasar Memperhatikan

CLARITY Act akan menjadi undang-undang struktur pasar federal pertama yang komprehensif untuk aset digital, menggantikan bertahun-tahun ambiguitas di mana SEC dan CFTC kerap mengambil pandangan yang tumpang tindih dan tidak konsisten terhadap token yang sama. Sesuai rancangannya, RUU ini akan memberikan CFTC yurisdiksi eksklusif atas pasar spot komoditas digital sambil tetap mempertahankan pengawasan SEC atas kontrak investasi dan sekuritas yang ditokenisasi — pembagian yang selama ini dilobi perusahaan kripto sebagai alternatif dari menerka-nerka aturan lewat tindakan penegakan hukum dan penyelesaian kasus setelah faktanya terjadi. Itulah yang membuat voting 15 September lebih dari sekadar catatan prosedural: ini titik terdekat yang pernah dicapai Kongres untuk benar-benar menyelesaikan perseteruan yurisdiksi tersebut.