Telegram menghadapi masalah hukum baru di Australia, hanya sehari setelah otoritas Rusia mendakwa pendiri aplikasi pesan tersebut, Pavel Durov, atas dugaan membantu terorisme. Komisioner eSafety Australia, Julie Inman-Grant, memulai proses hukum terhadap platform tersebut pada 30 Juli 2026, dengan tuduhan Telegram gagal menghapus materi terkait terorisme dari layanannya — pelanggaran yang bisa berujung denda hingga $38 juta di bawah Online Safety Act negara tersebut.
Regulator Australia menunjuk konten spesifik yang menurut mereka masih bisa diakses di platform tersebut, termasuk video penembakan masjid Christchurch pada Maret 2019 yang menewaskan 51 orang, serta materi yang terkait dengan serangan teror di Buffalo, New York. “Kasus ini menyangkut konten yang terkait dengan sejumlah aksi kekerasan ekstremis paling terkenal dalam sejarah belakangan ini,” kata Inman-Grant.
Telegram Membantah
Juru bicara Telegram membantah tuduhan tersebut dan mengatakan perusahaan “akan melawannya di pengadilan.” Juru bicara itu menambahkan bahwa platform tersebut telah memblokir “ribuan komunitas ekstremis” hanya di tahun 2026 saja, membingkai kasus Australia ini sebagai hal yang tidak sejalan dengan upaya moderasi perusahaan yang lebih luas.
Front Kedua Bersama Rusia
Tindakan Australia ini muncul tepat setelah ancaman hukum terpisah yang lebih serius. Pada 29 Juli 2026, otoritas Rusia mengumumkan dakwaan terhadap Durov secara pribadi, menuduhnya membantu terorisme lewat penggunaan platform oleh pihak-pihak yang terkait dengan konflik di Ukraina. Durov, yang memegang kewarganegaraan ganda UEA-Prancis dan tinggal di Dubai, sebelumnya pernah ditangkap di Prancis pada 2024 atas tuduhan gagal memoderasi aktivitas kriminal di Telegram secara memadai.
Baca juga: Australia Gugat Telegram Terkait Konten Terorisme yang Tak Dihapus
Jika digabungkan, kedua kasus ini — satu bersifat perdata dan finansial di Australia, satu lagi bersifat pidana dan personal di Rusia — menempatkan Telegram dan pendirinya di bawah tekanan hukum yang berlangsung bersamaan dari pemerintah di kedua sisi perpecahan geopolitik besar, yang masing-masing menyoroti penanganan platform terhadap konten ekstremis dan terkait terorisme sebagai inti persoalan.
Apa Selanjutnya
Telegram telah memberi sinyal niatnya untuk melawan kasus Australia ini di pengadilan, bukan berdamai, sehingga membuka proses hukum yang akan menguji seberapa jauh persyaratan moderasi konten dalam Online Safety Act bisa menjangkau platform luar negeri. Baik Telegram maupun Durov belum menunjukkan bagaimana perusahaan berencana merespons dakwaan dari Rusia.
