Presiden Trump mengatakan Jumat lalu bahwa Amerika Serikat berniat mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS begitu perang dengan Iran berakhir, dengan menyampaikan kepada para pendukungnya di New York: “Setelah kita selesai mengalahkan Iran, yang sedang dikalahkan dengan sangat telak — tak lama lagi saya akan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat.” Pernyataan ini tidak memberi rincian hukum atau prosedural soal bagaimana deklarasi semacam itu akan berjalan, tapi muncul di saat penguasaan jalur air tersebut sudah menjadi titik sengketa utama dalam perundingan gencatan senjata antara Washington dan Teheran.
Selat Hormuz adalah jalur sempit antara Iran dan Oman yang dilalui sekitar seperlima konsumsi minyak global dan sebagian besar ekspor gas alam cair dunia setiap harinya, menjadikannya salah satu titik rawan yang paling diawasi ketat di pasar komoditas global. Iran telah membatasi lalu lintas melalui selat ini di tengah konflik yang berlangsung, langkah yang sudah mendorong naik biaya pelayaran dan asuransi kapal tanker di kawasan tersebut.
Respons Iran dan Latar Belakang Gencatan Senjata
Pemerintah Iran menolak klaim tersebut secara tegas. Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi mengatakan jalur air itu akan tetap menjadi milik Iran dan bahwa penegakan blokade Teheran akan terus berlanjut sampai AS menerima apa yang ia sebut sebagai kekalahan — retorika yang mengisyaratkan bahwa setiap langkah AS untuk secara resmi mengklaim selat ini akan menghadapi perlawanan aktif, bukan penyerahan lewat negosiasi. Pernyataan ini menambah titik gesekan baru yang cukup konkret ke perundingan gencatan senjata yang sebelumnya sudah dipersulit oleh perselisihan soal penarikan pasukan dan pelonggaran sanksi.
Baca juga: Senator AS Desak Apple Tinggalkan Pemasok Chip Memori China karena Isu Keamanan
Kenapa Pasar Mengawasi Titik Rawan, Bukan Cuma Perangnya
Bagi pasar komoditas dan pelayaran, mekanisme hukum spesifik yang dipikirkan Trump tidak sepenting sinyal bahwa penguasaan AS atas Hormuz — bukan sekadar perlindungan angkatan laut atas hak transit — kini menjadi bagian dari target akhir yang dinyatakan pemerintahannya untuk konflik ini. Pembatasan berkelanjutan atau eskalasi di sekitar selat ini akan berdampak besar terhadap harga minyak dan tarif asuransi tanker jauh melampaui kawasan itu sendiri, mengingat betapa sedikitnya rute alternatif yang tersedia bagi eksportir minyak Teluk untuk mencapai pasar global.
Apakah deklarasi ini akan menjadi pergeseran kebijakan serius atau sekadar sikap retoris menjelang negosiasi lanjutan masih harus dilihat. Trump tidak memberi linimasa selain “tak lama lagi”, dan setiap langkah resmi untuk mengklaim perairan berdaulat asing sebagai wilayah AS akan memunculkan pertanyaan hukum internasional yang signifikan, jauh melampaui apa yang bisa diselesaikan lewat pernyataan bergaya kampanye.
