Kekecewaan terhadap pemerintahan Trump kian membesar di kalangan lima sekutu utama Washington di Teluk, menurut laporan Washington Post yang mengutip pejabat Arab dan Barat soal keraguan yang tumbuh di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain terhadap cara pemerintahan ini menangani konflik dengan Iran. Seorang pejabat Teluk mengungkapkannya secara blak-blakan: "Trump yang memulai perang ini, dan kami yang menanggung akibatnya."
Keluhan utamanya berpusat pada pola yang digambarkan para pejabat sebagai tidak konsisten: pemerintahan AS melontarkan ancaman terhadap Iran, lalu menariknya kembali sambil mengklaim ada kemajuan negosiasi, tanpa pernah menghasilkan perdamaian yang bertahan lama. Nota kesepahaman pada Juni yang bertujuan meredakan ketegangan dilaporkan tidak menyentuh dua isu yang paling dikhawatirkan negara-negara Teluk, yaitu program rudal balistik Iran dan jaringan kelompok proksinya di kawasan.
Pangkalan militer kini jadi pertanyaan terbuka
Qatar dan Bahrain, yang menjadi tuan rumah instalasi militer AS berskala besar, kini termasuk negara yang tengah mempertimbangkan apakah terus menjadi tuan rumah pangkalan tersebut masih sejalan dengan kepentingan mereka, sebuah pergeseran yang mencolok bagi dua pemerintahan yang selama ini dikenal sebagai tuan rumah paling dapat diandalkan Washington di kawasan. Kekhawatiran ini bukan sekadar wacana: fasilitas energi dan pabrik desalinasi di Teluk sudah menjadi sasaran serangan balasan Iran terkait konflik yang lebih luas, memberi pemerintah-pemerintah ini alasan langsung untuk mengevaluasi ulang trade-off keamanan dari keselarasan erat dengan operasi AS.
Taruhannya tak berhenti di soal keamanan saja. Konferensi Future Investment Initiative milik Arab Saudi, ajang investasi besar yang kerap dijuluki "Davos di Gurun", dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang, dan partisipasi internasionalnya dilaporkan kini menjadi tanda tanya di tengah memanasnya hubungan.
Negara-negara Teluk mulai mencari opsi lain
Kekecewaan ini muncul bersamaan dengan langkah aktif negara-negara Teluk mendiversifikasi kemitraan keamanan mereka. Pada 7 Agustus, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani Mecca Joint Defence Agreement, sebuah pakta pertahanan bersama yang menyatakan serangan terhadap satu negara penandatangan akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Jika digabungkan, ketiga negara ini memiliki hampir 1,4 juta personel militer aktif, lebih dari 3.400 unit pesawat, dan sekitar 6.000 tank menurut Global Firepower Index 2026 — memberi Riyadh payung keamanan alternatif yang substansial, lengkap dengan arsenal nuklir Pakistan dan keanggotaan NATO milik Turki.
Baca juga: Laba Kas Bebas Raksasa Migas Dunia Tembus Rekor $70 Miliar di Kuartal II
Tidak satu pun dari perkembangan ini menandakan perpecahan resmi dengan Washington, dan para pejabat Teluk tetap menyebut hubungan mereka dengan AS sebagai sesuatu yang strategis penting. Namun kombinasi antara konflik Iran yang belum tuntas, diskusi terbuka soal pengurangan pengaturan pangkalan AS, dan pakta pertahanan regional baru ini menandakan bahwa mitra tradisional AS di Teluk tak lagi memandang jaminan keamanan AS sebagai sesuatu yang otomatis — sebuah pergeseran yang berimplikasi luas bagi pasar minyak, stabilitas kawasan, dan pengaruh AS di Timur Tengah ke depannya.
