Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro menandatangani Executive Order 2026-05 pada hari Selasa, mengubah program sertifikasi sukarela untuk data center AI menjadi persyaratan yang mengikat secara hukum. Perintah ini mewajibkan standar Governor's Responsible Infrastructure Development (GRID) milik negara bagian bagi setiap data center besar — yang permintaan listrik puncaknya di atas 25 megawatt — yang ingin dibangun di negara bagian tersebut, dan secara efektif memberi komunitas lokal hak veto atas proyek yang gagal mendapat persetujuan dari pemerintah kota.
Langkah ini membalikkan arah dari pendekatan sukarela yang sempat diajukan pemerintahan Shapiro pada Mei, setelah para pengembang sebagian besar menolak untuk ikut serta secara sukarela. Di bawah perintah baru ini, Department of Environmental Protection hanya akan meninjau permohonan izin data center setelah pengembang membuat komitmen mengikat untuk memenuhi standar GRID soal keterjangkauan energi, perlindungan lingkungan, pengembangan tenaga kerja, transparansi, dan keterlibatan komunitas — serta sudah mengantongi persetujuan lokal lebih dulu.
Jalur cepat perizinan dan NDA dihapus
Data center kini sepenuhnya dikeluarkan dari Permit Fast Track Program milik Pennsylvania, dan lembaga-lembaga negara bagian kini dilarang menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA) terkait proyek data center — respons langsung atas keluhan bahwa negosiasi yang tertutup selama ini menyingkirkan warga dari keputusan yang memengaruhi tagihan listrik dan infrastruktur lokal mereka. Perintah ini juga mengarahkan Special Counsel for Energy Affordability negara bagian untuk mengejar aturan utilitas baru yang mewajibkan data center menanggung sendiri biaya jaringan listrik tertentu, dan menerima pemadaman bergilir saat kondisi darurat kecuali mereka sudah menyiapkan pasokan listrik independen sendiri.
Persyaratan transparansi melengkapi paket ini: Pennsylvania akan menerbitkan peta publik fasilitas yang diusulkan, dan data center yang sudah beroperasi wajib mulai melaporkan konsumsi energi dan air tahunan mereka mulai Juli 2027. Menurut kantor gubernur, lebih dari 100 proyek data center telah diusulkan di seluruh negara bagian, meski baru 20 yang mengajukan permohonan izin resmi ke DEP.
“Saya memberi tahu para pengembang ini dan membuat mereka mengerti bahwa kami tidak akan membiarkan mereka menindas warga Pennsylvania, mengabaikan hak konstitusional kami atas udara bersih dan air murni, serta menaikkan tagihan listrik kami,” kata Shapiro.
Baca juga: Departemen Keuangan AS Usulkan Aturan Lisensi Stablecoin GENIUS Act
Pennsylvania bergabung dalam gelombang penolakan negara bagian yang bergerak cepat
Perintah Shapiro ini muncul di tengah gelombang penolakan negara bagian yang lebih luas terhadap pertumbuhan data center. New York menjadi negara bagian pertama yang secara resmi menghentikan konstruksi baru ketika Gubernur Kathy Hochul menandatangani perintah eksekutif pada Juli yang melarang persetujuan izin baru untuk fasilitas berkapasitas 50 megawatt atau lebih, sementara New Jersey mengesahkan undang-undang pada 30 Juni yang mewajibkan data center di atas ambang batas yang sama untuk menanggung sendiri biaya infrastrukturnya, bukan membebankannya ke pelanggan rumah tangga. Oklahoma dan Vermont memiliki RUU moratorium terpisah yang tertunda dan akan menjeda pengembangan data center skala besar hingga masing-masing 2029 dan 2030, untuk memberi waktu bagi regulator mengkaji tekanan terhadap pasokan air, tarif utilitas, dan nilai properti.
Taruhannya bagi konsumen memang nyata: satu analisis Bloomberg yang banyak dikutip menemukan bahwa harga listrik bulanan di sejumlah wilayah padat data center melonjak hingga 267% antara 2020 dan 2025. Setidaknya 37 orang telah ditangkap di seluruh AS sepanjang 2026 saat memprotes proyek data center AI, dan pada Maret, tujuh perusahaan AI dan cloud terbesar — Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, dan xAI — berjanji membantu mendanai pembangkit listrik baru untuk memenuhi kebutuhan fasilitas mereka sendiri, sebuah pengakuan bahwa selera daya industri ini sudah tidak bisa lagi diabaikan secara politik.
